Masyarakat Diminta Berhati-hati Dengan Perusahaan Teknologi Layanan Keuangan

Masyarakat Diminta Berhati-hati Dengan Perusahaan Teknologi Layanan Keuangan

Masyarakat Diminta Berhati-hati Dengan Perusahaan Teknologi Layanan Keuangan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso belum lama ini meminta masyarakat berhati-hati dengan perusahaan teknologi berbasis layanan keuangan (financial technology/fintech) penyelenggara jasa pinjam meminjam (peer to peer lending/P2P lending).

Permintaan Santoso didasari, fintech bukan lembaga jasa keuangan, sehingga OJK tak bertanggung jawab atas masalah yang timbul dari fintech.

“OJK tak bertanggung jawab kalau perusahaan fintech default (bangkrut). Pemilik dana menanggung risiko sendiri,” ucap Wimboh.

OJK, diakui Wimboh, memang meminta perusahaan fintech mendaftarkan diri. Hingga kini, terdapat sekitar 36 dari sekitar 120 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK.

Kendati demikian, Wimboh menekankan, OJK hanya mengawasi fintech dari sisi perlindungan konsumen. Otoritas pengawas industri keuangan tersebut tak mengatur manajemen risiko pada perusahaan fintech, layaknya pada lembaga jasa keuangan yang kini diawasinya.

Untuk itu, Wimboh pun mengingatkan masyarakat, tingginya risiko berinvestasi di fintech. Investasi pada fintech, menurut Wimboh, sama halnya dengan investasi pada saham, memiliki risiko yang tinggi.

Di sisi lain, OJK juga menyoroti tingginya tingkat suku bunga yang dikenakan fintech kepada peminjam. Ia bahkan mengibaratkan fintech, seperti rentenir digital.

Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, disebutkan, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech P2P lending) adalah penyelenggara layanan jasa keuangan. Penyelenggara layanan jasa keuangan kemudian dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya.